>
ID | EN
Tekan Enter Untuk Mencari
MENU   ☰
ID EN

Pengendalian Gratifikasi

Pupuk Indonesia memiliki komitmen yang kuat akan kepatuhan insannya dalam menjaga citra Perusahaan. Seluruh insan Pupuk Indonesia dilarang menerima gratifikasi yang memberikan keuntungan pribadi, diri sendiri dan keluarganya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, serta yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Komitmen penerapan Pengendalian Gratifikasi tersebut didukung dengan penetapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Indonesia (Persero) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/023A/2015 tanggal 30 Juni 2015. Pedoman tersebut kemudian dimutakhirkan menjadi Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor Dokumen: PI-TKK-PD-002 Rev. 0 tahun 2017.

Prinsip Dasar

Semua insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima atau meminta atau memberi hadiah berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan segala bentuk gratifikasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kategori Gratifikasi

Kategori gratifikasi yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pupuk Indonesia mencakup penerimaan gratifikasi, pemberian gratifikasi, permintaan gratifikasi dan penolakan terhadap adanya gratifikasi.

Penerimaan Gratifikasi

Penerimaan gratifikasi terbagi dalam 3 (tiga) pendekatan yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan, gratifikasi yang terkait kedinasan, dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

  1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan, gratifikasi dalam kategori ini merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh Insan Perusahaan dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebut haruslah merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum.
  2. Gratifikasi yang terkait kedinasan, dalam acara resmi kedinasan atau penugasan yang dilaksanakan oleh Insan Perusahaan, pemberian-pemberian seperti plakat, cinderamata, goody bag/gimmick dan fasilitas pelatihan lainnya merupakan praktik yang dianggap wajar dan tidak berseberangan dengan standar etika yang berlaku. Penerimaan tersebut juga dipandang dalam konteks hubungan antar Perusahaan/lembaga/instansi.
  3. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah gratifikasi yang berlaku umum; tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; dipandang sebagai wujud ekspresi keramahtamahan/penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar serta pemberian yang berada dalam ranah adat-istiadat, kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.
Pemberian Gratifikasi

Pemberian gratifikasi yang DILARANG adalah pemberian yang dilakukan dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dapat dianggap suap dan pemberian gratifikasi kepada pihak ketiga.

Permintaan Gratifikasi

Insan Perusahaan apabila diminta untuk memberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, hendaknya melakukan PENOLAKAN secara sopan dan santun terhadap pemintaan tersebut dengan memberikan penjelasan terkait Pedoman Gratifikasi kepada peminta dan apabila diperlukan dapat menyampaikan Pedoman tersebut sebagai bagian dari sosialiasi aturan.

Penolakan Gratifikasi

Semua insan Perseroan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima secara langsung atau tidak langsung gratifikasi dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan. Terhadap tawaran/ pemberian gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan ini, insan Perseroan wajib MENOLAK setiap tawaran/pemberian dimaksud dengan memberikan penjelasan tentang peraturan ini kepada pihak pemberi. Atas penolakan penerimaan gratifikasi yang telah dilakukan maka insan Perseroan tersebut harus melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifkasi.

Pengelola Gratifikasi

Pengelola gratifikasi perusahaan dilaksanakan oleh Unit Pengendali Gratifikasi yang melekat pada Departemen Tata Kelola & Kepatuhan di bawah Kompartemen Tata Kelola Korporasi, yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/072/2017 tentang Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan tugas pokok dan fungsi yaitu mereviu kebijakan, melakukan pemantauan, dan pengendalian gratifikasi, serta melakukan sosialisasi tentang gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

Implementasi

Dalam rangka menjamin Pedoman Pengendalian Gratifikasi dapat diketahui oleh seluruh insan Perseroan, maka:

01

Seluruh unit kerja terkait berkewajiban mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/ jasa dan/atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada mitra/rekanan atau pihak ketiga lainnya.

02

Seluruh unit kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga berkewajiban menyampaikan substansi Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak dalam mata rantai pemasok (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Konsultan, Auditor/ Assessor dan Pelanggan serta Stakeholder lainnya).

03

Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh pekerja maupun pihak eksternal terkait dengan adanya Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

04

Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban memonitor pelaksanaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Direksi.

Proses Pelaporan

Insan Perusahaan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran dapat melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan melalui Unit Pengendali Gratifikasi dan/atau Whistleblowing System/WBS. Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Insan Perusahaan maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiaannya. Pelaporan gratifikasi di Pupuk Indonesia menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan berbasis online yang dapat diakses melalui alamat www.gol.kpk.go.id

 

Sanksi Atas Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Lanjutkan Penelusuran

X
Hasil Pencarian Untuk:
search
Pusat Pelayanan Pelanggan 0-800-100-800-1

Pusat Pelayanan Pelanggan

Kantor Pusat:
Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya
Jakarta, 11480
Indonesia

Hotline: +62 800 100 800 1
SMS: +62 822 100 100 81

Telepon: +62 21 536 54 900
Faksimili: +62 21 8064 7955

E-mail:
info@pupuk-indonesia.com

Cek Status Aduan
close

Pusat Pelayanan Pelanggan

alert Tidak boleh dibiarkan kosong
alert Mohon Isi email dengan format yang benar
alert Tidak boleh dibiarkan kosong

Kantor Pusat:
Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya
Jakarta, 11480
Indonesia

Hotline: +62 800 100 800 1
SMS: +62 822 100 100 81

Telepon: +62 21 536 54 900
Faksimili: +62 21 8064 7955

E-mail:
info@pupuk-indonesia.com

Instagram: @pt.pupukindonesia
Twitter: @pupuk_indonesia
Facebook: PT Pupuk Indonesia
PT Pupuk Indonesia Customer Care
Youtube: —
Google+: —

close

Terima Kasih

Telah Menghubungi

PUPUK INDONESIA

top
BACK TO TOP